Ibu Kota Sumatera Barat Diusulkan Pindah ke Payakumbuh, Politisi PAN Ungkap Alasannya

SUMBAR, - Pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat diusulkan dipindahkan dari Kota Padang ke Kota Payakumbuh. Anggota DPRD Sumatera Barat Muzli M Nur mengungkapkan karena pertimbangan minim bencana.

"Mulai dari ancaman gempa di kawasan Megathrust Mentawai yang diprediksi menimbulkan tsunami yang memberikan dampak luar biasa, " kata dia di Padang, Selasa.

Baca juga: Sambut Tahun Kunjungan Sumbar 2023, Wagub Audy Siap Upscale Branding Pariwisata

Politisi PAN tersebut meminta agar pemindahan ibu kota Provinsi Sumbar ke tempat yang lebih aman atau daerah yang dinilai akan minim terdampak bencana.

Mantan Ketua Komisi IV ini melihat Payakumbuh dinilai layak menjadi kawasan ibu kota provinsi yang baru dengan pertimbangan dampak bencana menjadi hal yang harus diperhatikan seperti prediksi gempa dan tsunami terjadi, akan membuat dampak yang besar bagi Kota Padang.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Luar Biasa Rumit dan Menantang

Sementara itu gempa yang terjadi di Pasaman dan Pasaman Barat menandakan potensi gempa bisa saja terjadi dan ini yang patut diwaspadai.

"Makanya wacana ini muncul karena kita tak ingin pemerintah provinsi terlambat dalam menyikapi prediksi gempa dan tsunami ini, ” katanya.

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Apalagi prediksi gempa Megathrust sudah dikaji oleh para pakar sehingga ini menjadi pertimbangan yang perlu dikaji dan menjadi alasan memindahkan pusat pemerintahan provinsi ini.

Pemindahan ini juga bentuk mitigasi bencana sehingga tak menimbulkan dampak besar terutama pada korban jiwa jika memang terjadi gempa dan tsunami.

Baca juga: Pemprov Sumbar dan Jambi Sepakati Enam Bidang Perjanjian Kerjasama

Menurut dia, Kota Payakumbuh dinilai aman dari bencana seperti bencana gempa ataupun banjir dan longsor, selain itu daerah tersebut dekat dengan Provinsi Riau sehingga bisa membantu dalam sektor ekonomi.

"Selain itu pemindahan ini akan membuat pemerataan sebaran penduduk dari Kota Padang ke daerah lain sehingga meminimalkan potensi korban akibat bencana, " kata dia.

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

Pemindahan ini tentu butuh biaya besar dan memang tak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Paling tidak dilakukan selama 10 tahun.

Mulai tahun depan, dalam APBD Sumbar dialokasikan untuk membangun satu gedung, lalu tahun berikutnya berlanjut dan seterusnya.

“Ya, memang tak instan pemindahannya, namun bisa bertahap karena butuh biaya besar, ” katanya.(**)